Sabtu, 07 April 2012

Azas dalam Hukum Agraria

Berikut ini beberapa asas yang digunakan dalam pengaturan hukum agraria di Indonesia:

Asas nasionalisme dalam hukum agraria , menyatakan bahwa:

“Hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki dan perempuan serta warga negara asli dan keturunan”.

Home
About Us
Contact
Disclaimer
Office
Privacy Policy
Status Hukum Backlink
Buku
Download
Peraturan Hukum
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010
Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011
Undang-Undang
Undang-Undang RI Tahun 2008
Undang-Undang RI Tahun 2009
Undang-Undang RI Tahun 2010
Undang-Undang RI Tahun 2011
UUD RI Tahun 1945
Sitemap
Arsip
Status Hukum
Hak Asasi Manusia
Ilmu Hukum
Antropologi Hukum
Hukum Agraria
Hukum Asuransi
Hukum Bisnis
Hukum Dagang
Hukum Internasional
Hukum Islam
Hukum Jaminan
Hukum Kesehatan
Hukum Kontrak
Hukum Perdata
Hukum Perikatan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Waris
International
Legal News
Negara Hukum
Opini
Pengertian Hukum
Project Website

Feed
Mail

Hukum Agraria
Hukum Agraria | status hukum | April 6, 2012 at 02:46
HUKUM AGRARIA
Pengertian Hukum Agraria

Ketika mendengar penyebutan istilah agraria kita akan selalu langsung berpikir soal tanah. Ini disebabkan karena istilah agraria memang identik dengan tanah. Demikian pula dengan hukum agraria. Ketika mendengarnya kita akan langsung mengasosiasikannya dengan pengaturan atas tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mengidentikkan hukum agraria sebagai hukum atas tanah adalah tidak salah. Namun perlu diketahui bahwa hukum agraria dalam ilmu hukum memiliki pengertian yang tersendiri.

Agraria dalam bahasa latin disebut dengan “ager” yang berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa latin “agrarius” berarti persawahan atau perladangan atau pertanian. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Agraria” berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanian serta urusan pemilikan atas tanah. Sedangkan agraria dalam bahasa inggris disebut dengan “agrarian” yang diartikan sebagai tanah dan dihubungkan dengan berbagai usaha pertanian.

Black’s Law Dictionary menyebutkan bahwa agraria itu adalah:

“realting to land or to dvision or distribution of land; esp, from land or land ownership; Agraria laws (problems, disputes).”

Pengertian mengenai agraria tersebut diatas, berbeda dengan pengertian agraria yang ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Hukum Agraria) yang memberikan pengertian agraria dalam arti luas, yakni meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pengertian berdasarkan hukum agraria tersebut dirumuskan berdasarkan berbagai rumusan yang ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, antara lain dalam konsiderans, pasal dan penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Selanjutnya mari kita lihat beberapa pengertian hukum agraria yang diberikan oleh para ahli, sebagai berikut:

Gouwgiokssiong dalam Buku Agrarian Law 1972, memberikan pengertian hukum agraria dalam arti yang sempit yaitu hukum agraria merupakan hukum yang identik dengan tanah.

E. Utrecht dalam buku Pengantar dalam Hukum Indonesia 1961, memberikan pengertian yang sama secara tegas terhadap hukum agraria dan hukum tanah. Utrecht berpendapat bahwa hukum agraria (hukum tanah) menjadi hukum tata usaha negara.

W.L.G Lemaire dalam buku Het Recht in Indonesia 1952 membicarakan hukum agraria suatu kelompok hukum yang bulat meliputi bagian hukum privat maupun bagian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Bachsan Mustafa, SH., memberikan pengertian hukum agraria sebagai himpunan peraturan yang mengatur bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas di bidang keagrariaan.

Boedi Harsono, memberikan pengertian terhadap hukum agraria bahwa hukum agraria bukan hanya satu perangkat bidang hukum semata. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang mengatur penguasaan atas berbagai sumber daya alam tertentu yang termasuk di dalam pengertian agraria.

Berdasarkan pengertian hukum agraria yang diberikan diatas, maka dapat diketahui bahwa hukum agraria memiliki pengertian dalam arti luas dan sempit.

Azas dalam Hukum Agraria

Berikut ini beberapa asas yang digunakan dalam pengaturan hukum agraria di Indonesia:

Asas nasionalisme dalam hukum agraria , menyatakan bahwa:

“Hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki dan perempuan serta warga negara asli dan keturunan”.

Asas hukum adat yang disaneer dalam hukum agraria, menyebutkan bahwa:

“Hukum adat yang digunakan dalam hukum agraria adalah hukum adat yang yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya”.

Asas dikuasai oleh negara dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

“Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria”.

Asas fungsi sosial dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

“Penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria”.

Asas gotong royong dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

“Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk usaha gotong royong lainnya dan negara dapat bersama-sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Pokok Agraria”.

Asas kebangsaan dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

“setiap warga negara Indonesia baik asli maupun warga Indonesia keturunan berhak memiliki hak atas tanah”.

Asas unifikasi dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

“hukum agraria disatukan dalam sebuah undang-undang yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia, yang berarti hanya ada satu hukum agraria yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Pokok Agraria”

Asas non-diskriminasi dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

“Asas yang melandasi hukum agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) bahwa undang-Undang Pokok Agraria tidak membedakan antara sesama warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing”.

Asas pemisahan horizontal dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

“Terdapat pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda atau bangunan yang terdapat diatas tanah tersebut. Asas ini merupakan lawan asas vertikal atau asas perlekatan yang menyatakan bahwa segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu bagian dengan benda tersebut dianggap menajdi satu dengan bagian tersebut atau dengan kata lain tidak terdapat pemisahan antara hak atas tanah dengan bangunan yang terdapat diatasnya”.
Pembahasan mengenai hukum agraria merupakan salah bidang pembahasan yang cukup luas. Untuk itu ulasan lebih lanjut mengenai hukum agraria akan kami tuangkan dalam artikel-artikel kami yang selanjutnya. Untuk memudahkan anda memahami hukum agraria, berikut kami berikan link untuk download Undang-Undang Pokok Agraria:

Mengenai Saya

Foto Saya
saya orangnya slengean cuy

Pengikut